25 Aug, Sunday
° C
Top

Peserta PBI APBD Kota Bogor Belum Tercapai Kuota 210 Ribu Jiwa

Dinamikabogor.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Bogor akan melakukan updating data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor.

Hal itu dilakukan lantaran sejak dua tahun program ini berjalan, baru sekitar 180 ribu jiwa warga Kota Bogor terdaftar PBI dari target PBI 210 ribu jiwa. Apabila hingga Desember 2019 nanti belum terpenuhi maka anggaran tidak terserap akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

“Pemerintah Kota Bogor menganggarkan Rp 42 miliar untuk 210 ribu warga PBI. Jumlah ini kami dapat dari perhitungan Januari sampai ke Desember 2019,” ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Rubaeah seusai rapat pemutakhiran data di Restoran Tumbar Jinten, Sentul, Kabupaten Bogor, belum lama ini.

Rubaeah menyebut bahwa target 210 ribu jiwa pada kenyataannya belum bisa tercapai. Hal ini, kata dia, mungkin bisa disebabkan karena banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi ini atau bisa juga aparatur wilayah yang tidak tahu data warga miskin karena datanya selalu berubah.

Oleh karena itu, pihaknya duduk bareng dalam rapat tersebut dengan Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, BPKAD, BPJS Kesehatan untuk sama-sama meng-update data PBI supaya jangan sampai ada warga miskin yang belum terdata PBI.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Kota Bogor, Budi Sulistyawan mengatakan, belum terpenuhinya kuota PBI berbanding terbalik dengan masih banyaknya peserta mandiri yang menunggak iuran BPJS. 

Menurut Budi, bagi warga yang tidak mampu menunggak iuran BPJS bisa mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sehingga bisa dibantu melalui dana zakat dari PNS. “Setelahnya warga tidak mampu bisa masuk ke dalam PBI. Sedangkan untuk yang mampu diharapkan segera melunasi tunggakannya,” tambah Budi.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat menjelaskan bahwa urusan pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat, sehingga tidak boleh ada satu warga Kota Bogor tidak terfasilitasi kebutuhan pelayanan kesehatannya.

Apalagi, kata Ade Sarip, Pemkot Bogor sudah menyiapkan kuota 210 ribu jiwa untuk PBI APBD yang iurannya sudah dijamin. Ia pun menegaskan agar verifikasi dan validasi data bisa tuntas dilakukan dalam waktu dua minggu kedepan.

“Kita akan sandingkan data yang ada di Dinkes, Dinsos dan Disdukcapil. Data yang dipakai dari Disdukcapil dan harus tuntas datanya. Kalau hasil verifikasi dan validasi memang kurang atau dari 210 ribu orang tidak masalah,” katanya. (*/Haris)

What's your reaction?

Post a Comment