20 Nov, Wednesday
° C
Top

Pengurus Demokrat Sikapi Keluhan Warga Soal Pelayanan Disdukcapil

Dinamikabogor.com, Cibinong – Permasalahan pengurusan kependudukan yang saat ini masih menjadi keluhan masyarakat, menjadi isu pembahasan dan kajian para pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor. Isu terkait kependudukan tersebut digagas dalam acara Ngopi Barokah atau Ngopi Pintar Barokah oleh pengurus partai dan anggota legislatif Demokrat terpilih pada Pileg 2019 lalu, di Kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor, di Kecamatan Cibinong, Rabu (8/8).

Sebelumnya, para pengurus partai bersama anggota dewan Demokrat melakukan kajian dan pembahasan terkait Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat.

Sekjen DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor, Dede Candra Sasmita mengatakan, permasalahan pelayanan publik terkait kepengurusan kependudukan yang kerap dikeluhkan masyarakat, tentunya menjadi isu pembahasan sekaligus kajian para pengurus partai dan wakil rakyat terpilih Demokrat periode 2019-2024.

Dari hasil kajian tersebut, lanjutnya, Partai Demokrat mengeluarkan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor, diantaranya Disdukcapil agar segera mendefenitifkan 7 unit pelaksana teknis (UPT) yang saat ini baru sebatas verifikator, segera di definitifkan ke 7 UPT tersebut agar pelayanan kependudukan serta administrasi kependudukan terhadap masyarakat lebih dekat dan mudah.

Selain itu, sambung Dede Candra Sasmita, kedepan pelaksanaan pencetakan KTP agar dapat dilakukan di tingkat kecamatan, untuk lebih mendekatkan dan memudahkan masyarakat dalam pelayanan.

“Karena saat ini kecamatan hanya bisa cetak atau print out Kartu Keluarga (KK) saja. Kalau di Bekasi, KTP dapat diambil di kelurahan. Caranya ketua RW mengkolektif ajuan pembuatan KTP dan KK warga, setelah itu dibawa ke kelurahan atau desa. Jika di Kabupaten Bogor sudah seperti di Bekasi, maka warga yang mengajukan hanya cukup bertemu ketua RT. Jadi efesiensi waktu dan biaya operasional warga akan tercipta,” jelas Sekjen Partai Demokrat tersebut.

Sementara Kepala Bidang (Kabid) Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Bogor, Dadan Dharmatin membenarkan
permasalahan kependudukan di Kabupaten Bogor, menjadi perhatian sejumlah pihak.

Adapun persoalan yang selama ini menjadi hambatan masyarakat Kabupaten Bogor, mulai dari selesainya pembuatan e-KTP, KK dan Akte Kelahiran yang menjadi layanan publik.

“Wilayah Kabupaten Bogor terlalu luas, untuk memberikan pelayanan secara cepat kami dari Disdukcapil terus berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Dadan mengungkapkan, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, para petugas Disdukcapil terus melakukan jemput bola alias Jempol dengan turun ketiap desa di 40 kecamatan.

“Jujur saja, ada beberapa program yang sudah kami luncurkan di tengah masyarakat, salah satunya melakukan Jempol,” tukasnya.

DEDE BORIS

What's your reaction?

Post a Comment