20 Nov, Wednesday
° C
Top

Konstruksi Masjid Agung Diaudit Kementerian PUPR

Dinamikabogor.com – Komite Keselamatan Bangunan Gedung pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) melakukan audit konstruksi Masjid Agung yang berlokasi di Jalan Dewi Sartika, Kota Bogor pada Senin 8 Juli 2019. Kedatangannya didampingi langsung Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim.

Anggota Komite Keselamatan Bangunan Gedung KemenPUPera, Jimmy Siswanto mengatakan, audit konstruksi ini sesuai dengan permintaan Wali Kota Bogor Bima Arya sebelum pembangunan dilanjutkan. Mengingat ada beberapa komponen yang menjadi perhatian setelah mengelilingi masjid setengah jadi tersebut.

Kompenen-komponen dimaksud terutama pada konstruksi teknis, seperti pelat, balok, kolom, sambungan hingga kemungkinan adanya kelemahan pada bangunan. Audit konstruksi ini sebagai bentuk kajian sebelum melanjutkan penyelesaian pembangunan masjid yang sempat tertunda.

“Hasil peninjauan hari ini akan kami buat kajian secara komprehensif yang kemudian akan dikeluarkan rekomendasi apakah layak atau tidak untuk dilanjutkan atau dipertahankan dengan perbaikan, atau penyesuaian baik fungsi atau fisik dan sebagainya,” jelas Jimmy.

Sementara itu, Ketua Tim Audit Iswandi menuturkan, bahwa hasil dari kajian audit konstruksi Masjid Agung ini akan memakan waktu minimal satu bulan karena harus mengkaji dan identifikasi dokumen perencanaan dan pelaksanaan, termasuk perhitungan gambar rencana detail sambil meminta Pemerintah Kota Bogor melihat kedalaman kualitas konstruksi.

“Ini kan masjid jadi sesuai ketentuan harus punya faktor keamanan yang harus jauh lebih baik dari bangunan lainnya bahkan menjadi tempat evakuasi ketika ada bencana. Makanya keamanan harus tinggi dan ini juga akan keluar dari rekomendasi kami minimal mencapai safety minimum,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menjelaskan, Pemkot Bogor akan menunggu rekomendasi dari kementerian sebelum memutuskan kelanjutan proyek Masjid Agung. Sehingga kemungkinan kelanjutan konstruksi belum bisa dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019.

Sebab, kata Dedie, setelah audit konstruksi rampung, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mempunyai Pekerjaan Rumah (PR) untuk melakukan re-desain setelah keluarnya rekomendasi.

“Dari sisi waktu, kelihatannya kita tidak bisa lanjutkan konstruksi atau tender pada saat ini. Setelah ada evaluasi, re-desain dulu, lalu re-budgeting. Budget yang ada sekarang kita tahan dulu, bisa alokasi ke lainnya di (APBD) perubahan. Yang penting keselamatan umat dulu, bangunan masjid sejatinya harus lebih kokoh dari bangunan lainnya. Kita harap di awal tahun 2020 bisa mulai,” tandasnya. (*/Haris)

What's your reaction?

Post a Comment